LOADING

Type to search

Tentang ADKASI

Dengan semangat untuk membangunkan bangsa ini dari keterpurukkan akibat sistem sentralisasi yang berlangsung selama puluhan tahun, segenap pimpinan DPRD Kabupaten dari 268 Kabupaten yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini sepakat mendeklarasikan berdirinya Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).Tepatnya, pada hari Rabu, 29 Agustus 2001 ADKASI dideklarasikan di Kota Mataram, Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat hingga kini mencapai 416 DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia.

Sebagai organisasi yang anggotanya adalah DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia. ADKASI bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi. Memasuki tahun 2015, ADKASI melaksanakan Musyawarah Nasional Keempat di Jakarta, pada tanggal 16-19 Desember 2015 untuk periode kepengurusan Keempat tahun 2016-2021. Boleh dibilang, ADKASI merupakan asosiasi pemerintahan daerah yang sejak dilahirkan sebagai”anak bungsu”.

Karena itulah,ADKASI mengikuti sepuluh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana yang telah dilakukan oleh asosiasi pemerintahan daerah yang telah lahir sebelumnya. ADKASI menengarai bahwa dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik itu desentralisasi yang demokratis akan bersinar menerangi Indonesia.

Sejak awal, semangat desentralisasi yang demokratis kerap mendasari sepak terjang ADKASI. Paling tidak, sekelumit gambaran ADKASI diatas bisa membuka semua ruang menjadi medium “politik” tentang masa depan Indonesia yang desentralistik. Itulah sebabnya,ADKASI bersama-sama dengan elemen lain yang memiliki perhatian penuh terhadap otonomi daerah terus berkutat pada cita-cita tersebut sambil berharap cemas agar masa lalu sentralistis yang kelam itu tidak kembali.

Dan kini ADKASI secara organisasional telah disyahkan melalui Akta Pendiriannya dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor C-86.HT. 01.03TH.2007. Serta telah terdaftar dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 02.584.629.6-07.000.

Visi

Pemberdayaan DPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah melalui pemerintahan yang baik.

Misi

1.   Meningkatkan kapasitas anggota dan lembaga DPRD Kabupaten.

2.   Melakukan advokasi kebijakan yang relevan dengan kepentingan DPRD Kabupaten dan masyarakat daerah.

3.   Membangun dan menyediakan informasi dan komunikasi bagi anggota dan publik.

4.   Mengembangkan  jaringan   untuk menciptakan sinergi antar DPRD Kabupaten dengan stakeholder lain dalam rangka penguatan otonomi daerah dan demokrasi lokal.

 

 

Isu Strategis

Peningkatan kapasitas anggota, advokasi kebijakan, pengembangan jaringan kerjasama, dan pembenahan manajemen